Kenapa DPR Emoh Subsidi Energi Bersih?


Kenapa DPR Emoh

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menolak memberikan subsidi bagi pengembangan energi bersih, alias Energi Baru Terbarukan (EBT). Padahal, saat rapat sebelumnya Komisi Energi DPR dan Pemerintah sepakat, energi bersih perlu diberi subsidi. Jumlah subsidi disepakati nilainya Rp1,1 triliun mulai tahun depan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyatakan, pemerintah ingin mengalihkan subsidi energi fosil kepada energi yang sumbernya bisa diperbaharui (renewable).

Maka, pemerintah ingin membangun pembangkit listrik yang bersumber dari energi bersih seperti air, panas bumi, hingga tenaga matahari.

Dana subsidi itu di antaranya dianggarkan buat membangun 84 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kekuatan 320,42 Mega Watt akan butuh subsidi Rp520 miliar.

Selain itu, subsidi ini akan diberikan kepada badan usaha, yakni PT PLN (Persero). Dana ini hendak digunakan untuk menambal kelebihan tarif energi bersih yang dijual penghasil energi bersih kepada PT PLN (Persero). Pemerintah memberi bantuan untuk beragam pembangkit dan penggunaan bioetanol.

Selama ini tarif listrik dari sumber energi bersih lebih mahal dibanding listrik dari sumber energi fosil. Maka pemerintah menilai perlu subsidi agar PLN dapat membelinya dan listrik bersih berkembang.

Menurut catatan dunia-energi.com, untuk listrik dari sumber mikro hidro misalnya, PLN harus membeli dari penghasil listrik sebesar Rp1.560-2.080/kWh. Lalu untuk listrik dari tenaga surya, harganya Rp1.885-3.250/kWh. Sementara rata-rata biaya pokok penyediaan listrik PLN Rp1.352/kWh.

Namun kesepakatan ini mentah di meja Banggar. Wakil Ketua Banggar Said Abdullah, mengatakan pemberian bantuan itu tidak masuk dalam kategori subsidi.

Sesuai Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Banggar menafsirkan subsidi adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan subsidi dalam konsep EBT yang disusun pemerintah diberikan kepada korporasi, yang sifatnya insentif. “Selama ini mindset subsidi untuk rakyat,” ujarnya (Dunia Energi, 21/9/2016)

Sinyal penolakan ini sudah muncul sejak pembahasan di tingkat Komisi Energi, Selasa (6/9) lalu. Saat itu anggota Komisi Inas Nasrullah Zubir, menilai subsidi energi bersih adalah pemborosan anggaran. “Kebijakan ini justru membuat semangat membangun penghematan malah tidak ada,” ucapnya seperti dinukil dari Tempo.co.

Menurut politisi Partai Hanura itu, subsidi yang diajukan itu tersebut terlalu besar. Padahal anggaran pemerintah sedang cekak. Dia justru menyarankan pemerintah memakai energi fosil yang saat ini murah, seperti batu bara dan minyak bumi. Inas sendiri lama bergelut di usaha kapal tanker minyak, PT Spectra Samudra Line.

Dengan penolakan ini, maka target meningkatkan energi bersih makin menjauh. Padahal, menurut cetak biru (blueprint) Energi Primer Nasional 2025, Indonesia menargetkan, energi bersih akan mencapai porsi hingga 17 persen dari sekitar 6 persen pada 2005.

Tangkapan layar lampiran cetak biru Energi Primer Nasional 2025
Tangkapan layar lampiran cetak biru Energi Primer Nasional 2025
© Istimewa /esdm.go.id

Sebagai gantinya, menurut Rida, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memerintahkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk membuat pos anggaran belanja lainnya untuk menampung dana insentif EBT.

“Menteri Keuangan juga memerintahkan Dirjen Anggaran untuk mengeksplorasi semua jenis insentif yang memungkinkan EBT bisa dipercepat,” tuturnya seperti dikutip dari Republika Online.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah akan mencari mekanisme lain agar bisa menyuntik insentif bagi energi bersih dengan tidak menggunakan kata subsidi lagi.

Menurut Suahasil, Kementerian Keuangan akan mencari instrumen fiskal lain yang bisa membantu pengembangan energi bersih. Secara prinsip pemerintah perlu mendorong pengembangan industri energi bersih karena menjadi kebijakan strategis pemerintah.

Iklan