Thermal System and Renewable Energy Engineering

It's about clean and cheap energy

Kemenkop: Biogas Memberi Nilai Tambah

Posted by ropiudin pada 2 Mei 2011


Upaya Koperasi Perumahan  Wanabhakti Nusantara (KPWN) mengembangkan produk biogas yang menggunakan bahan baku kotoran sapi juga mendapat apresiasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Langkah itu sekaligus membantu mensejahterakan karena ada nilai tambah bagi rakyat.

“Itu kegiatan bagus karena pengembangan biogas akan berdampak pada peningkatan nilai tambah yang bisa diperoleh masyarakat dari kegiatan tersebut,” ujar Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop dan UKM, Neddy Rafinaldy Halim, seraya menyebut langkah itu layak dapat dukungan karena memberi dampak besar.

Menurutnya, pengembangan biogas amat diperlukan bagi Indonesia untuk melepas ketergantungan terhadap energi yang diperoleh dari minyak bumi.

Harga minyak bumi saat ini terus mengalami lonjakan yang cukup besar setelah dipicu oleh instabilitas di negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Hingga saat ini, harga minyak bumi telah mencapai angka lebih dari 120 dolar AS/barel, jauh dari angka asumsi yang ditetapkan pemerintah dalam APBN, sebesar 85 dolar/barel.

Indonesia sendiri hingga saat ini masih menjadi negara net importir minyak bumi karena produksi minyak bumi di dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional. Untuk itu, diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti minyak bumi. Salah satu energy alternatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia adalah biogas.

“Pengembangan biogas sangat perlu karena dapat mengkonversi penggunaan bahan bakar minyak,” ujar Neddy.

Pengembangan biogas, ungkapnya, sangat terkait dengan pemanfaatan limbah yang selama ini menjadi salah satu masalah dari sebuah kegiatan usaha peternakan.

Dengan adanya pihak, baik koperasi seperti KPWN maupun usaha kecil dan menengah yang mengembangkan produk biogas, jelas Neddy, maka masyarakat akan mendapatkan tambahan dari kegiatan usaha peternakan yang dilakukannya. Begitu juga dengan koperasi dan UKM. “Dari kegiatan produksi biogas oleh koperasi, akan terjadi take and give dalam pengembangan usaha koperasi,” tuturnya.

Menurut Neddy, pihak Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menjadikan  pengembangan biogas sebagai saah satu program pemberdayaan masyarakat dan koperasi. “Kami telah mendorong pengembangan biogas sejak beberapa tahun lalu dengan mengkaitkan sejumlah program yang ada. Pengembangan biogas telah mendapatkan perhatian yang cukup serius dari Kemenkop dan UKM,” ucapnya.

Dia mencontohkan, ketika memberikan bantuan modal penguatan berupa hewan ternak sapi kepada petani di Bali beberapa waktu lalu, Kementerian Koperasi dan UKM mensyaratkan kalau kotoran sapi pemberian pemerintah itu harus diberdayakan menjadi produk biogas.

Terkait dengan adanya koperasi yang melakukan pengembangan produk biogas, seperti yang dilakukan KPWN, Neddy menjelaskan kalau hal tersebut bisa saja dilakukan sepanjang kegiatan tersebut bisa memberikan dampak positi bagi masyararakat, anggota dan koperasi itu sendiri.

“Agar mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya, kegiatan pengembangan biogas dilakukan oleh koperasi yang memiliki basic usaha yang terkait erat dengan sumber produksi biogas,” katanya seraya merujuk pada koperasi yang bergerak di bidang peternakan dan kehutanan.

Sementara terhadap koperasi yang tidak memiliki basic di sektor yang tak terkait dengan bahan baku biogas, Neddy menghimbau agar koperasi tersebut berhati-hati dalam mengembangkan produk biogas.

Sedangkan terhadap koperasi-koperasi yang telah melakukan kegiatan di bidang biogas, walaupun basic usahanya jauh dari bahan baku biogas, Neddy meminta agar koperasi-koperasi tersebut tidak terlena dengan kondisi yang dialami sekarang, di mana bahan baku mudah didapatkan dari tempat lain.

“Kepada koperasi yang tak memiliki basic usaha di luar hal-hal yang terkait dengan bahan baku biogas, lebih baik mengembangan usaha di sektor lainnya agar tujuan mensejahterakan anggota bisa tercapai dengan baik,” ucapnya.

Walaupun begitu, Kemenkop dan UKM juga akan memperhatikan perkembangan koperasi-koperasi yang telah melakukan kegiatan mencari nilai tambah. “Pemerintah tetap memberikan dorongan dan bantuan kepada koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya,” jelas Neddy.

Adapun koperasi-koperasi yang mendapatkan bantuan dari Kemenkop dan UKM sebagian besar adalah koperasi-koperasi yang non struktural yang banyak muncul di kawasan masyarakat.

Sorry, the comment form is closed at this time.