Thermal System and Renewable Energy Engineering

It's about clean and cheap energy

Beri Insentif Pengembang Energi Alternatif

Posted by ropiudin pada 1 Mei 2011


Membangun energi alternatif memang tidak gampang. Tantangan terbesar justru di harga minyak mentah. Ketika harga tinggi seperti sekarang, bahkan menembus 120 dolar AS/barel, energi alternatif kembali digadang-gadang. Namun, ketika harga kembali normal, pemerintah pun lupa.

Konsistensi ini yang dinilai tak ditemukan di pemerintah. Padahal, dengan beratnya beban subsidi BBM dan ketidakpastian harga minyak mentah internasional, energi alternatif menjadi sebuah keharusan.

Itu sebabnya, pengamat energi Pri Agung Rakhmanto mengapresiasi langkah pengembangan energi alternatif oleh Koperasi Perumahan Wanabhakti Nusantara (KPWN) yang bekerjasama dengan UGM. Menurut dia, langkah yang dilakukan dua entitas tersebut maupun pihak-pihak lain dalam pengembangan energi alternatif seharusnya mendapat dorongan dan insentif dari pemerintah.

“Jika ada pihak yang mengembangkan energi alternatif, Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biogas saat ini, maka itu adalah langkah yang berani dan seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” kata Agung yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (7/4).

Dia menyatakan, pengembangan sumber energi alternatif perlu diteruskan sebab penggunaan BBM penuh dengan ketidakpastian akibat gejolak harga minyak di pasar global. Dia juga menegaskan, yang pasti dari BBM adalah suatu saat akan habis. “Jadi, pengembangan energi alternatif adalah keharusan,” katanya.

Sayangnya, lanjut dia, pemerintah justru tidak mendukung pengembangan energi alternatif. Agung memaparkan ketidakberpihakan pemerintah dalam pengembangan energi alternatif bisa dilihat dari dua hal. Pertama masih ditekan rendahnya harga BBM lewat subsidi. “Padahal kalau pemerintah mau, subsidi BMM dikurangi secara bertahap untuk kemudian dialihkan pada pengembangan energi alternatif,” kata Agung.

Ketidakberpihakan pemerintah juga bisa dilihat dari tidak adanya kebijakan komprehensif terkait pengembangan energi alternatif. Menurut Agung, pemerintah memang sempat mengeluarkan ketentuan penggunaan BBN, misalnya lewat Keputusan Presiden No.10/2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, namun di lapangan kebijakan tersebut tak pernah diimplementasikan.

“Itu sebabnya, mereka yang mengembangkan energi alternatif, baik BBN maupun biogas, pasti sangat berani dan benar-benar punya niat yang kuat,” katanya.

Agung mengimbuhkan, cukup mudah melihat apakah pemerintah berpihak atau tidak pada pengembangan energi alternatif. “Lihat saja dalam undang-undang APBN yang disetujui. Apakah ada alokasi anggaran untuk pengembangan aternatif atau tidak? Pemerintah tak akan mungkin menyediakan dana jika dalam UU APBN tidak ada, sebab nanti dibilang melanggar,” katanya.

Agung juga menekankan, mereka yang mengembangkan energi alternatif selain perlu mendapat dukungan kebijakan juga perlu dukungan berupa insentif. Insentif seperti berupa keringanan pajak bagi pengembang maupun  pengguna. Dia menyebut beberapa pengembang dan pengguna BBN dan biogas adalah entitas bisnis skala kecil dan menengah maupun koperasi. “Jadi pemberian insentif bagi mereka mendukung pemberdayaan masyarakat secara nyata,” katanya.

Tidak gampang

Respon positif juga datang dari DPR. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengapresiasi langkah KPWN-UGM dan juga pihak lain yang mengembangkan energi alternatif berbasis agro. “Itu bagus sekali, jika ada yang mengembangkan energi alternatif seperti biogas ataupun BBN,” katanya.

Herman menyatakan, pengembangan energi alternatif bukan perkara gampang. Itu sebabnya perlu kepeloporan dari BUMN sebagai penggeraknya. “Kalau ada pihak lain seperti koperasi yang mengembangkan energi alternatif, jelas perlu didukung,” katanya.

Pemerintah sendiri, lanjut Herman, baru dua-tiga tahun belakangan ini lebih serius dalam pengembangan energi alternatif. Hal itu bisa dilihat dengan sudah dibentuknya Tim nasional pengembangan energi alternatif. Di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral juga sudah dibentuk Direktorat Jenderal energi Terbarukan.

Herman menyatakan, energi berbasis agro adalah masa depan energi global. Dia juga menyatakan energi alternatif berbasis agro adalah opportunity (kesempatan) bagi negara agraris seperti Indonesia.

Menurut Herman, dengan sumber daya alam yang ada maka Indonesia bisa menjadi produsen bahan pangan (food), pakan (feed) dan energi (fuel) sekaligus.

Sorry, the comment form is closed at this time.